Pemerintah Indonesia dan PT Vale tandatangani amandemen Kontrak Karya

Tentang Vale

17/10/2014

Pemerintah Indonesia dan PT Vale tandatangani amandemen Kontrak Karya

Pemerintah Indonesia dan PT Vale menandatangani amandemen Kontrak Karya pada Hari Jumat, 17 Oktober 2014 Pemerintah Indonesia dan PT Vale menandatangani amandemen Kontrak Karya pada Hari Jumat, 17 Oktober 2014.

Setelah melalui proses renegosiasi selama kurang lebih dua tahun yang cukup menguras energi dan pikiran, akhirnya Pemerintah Indonesia dan PT Vale menandatangani amandemen Kontrak Karya sebagai hasil kesepakatan renegosiasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2009. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Hari Jumat (17 Oktober 2014).

Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Chairul Tanjung, sedangkan PT Vale diwakili oleh Presiden Direktur dan CEO Perseroan, Nico Kanter dan Chief Financial Officer, Febriany Eddy. Penandatanganan Kontrak Karya ini disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar dan Direktur Eksekutif Vale bidang Base Metals, Peter Poppinga.

“Melalui amandemen ini, PT Vale telah dipercayakan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri ini dan senantiasa memberikan hasil yang baik bagi para pemegang saham. Karena itu, kami berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang begitu tinggi,” tutur Nico Kanter.

Amandemen Kontrak Karya tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pengurangan wilayah Kontrak Karya dari sebelumnya seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. Pada akhir Kontrak Karya tanggal 28 Desember 2025, Perseroan dapat mempertahankan 25.000 hektar zona bijih yang akan diusulkan Perseroan untuk dieksploitasi. Selain zona bijih tersebut, Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Luasan lahan hasil renegosiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
  • Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan (menjadi 3% ketika harga nikel naik) telah sesuai dengan struktur royalti yang diatur dalam peraturan pemerintah serta merefleksikan evolusi dinamika pasar.
  • Kewajiban bagi PT Vale untuk mendivestasikan 20% saham kepada peserta Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pemerintah Indonesia bagi perusahaan pertambangan dan pengolahan terintegrasi dimana harus mendivestasikan 40% sahamnya kepada peserta Indonesia dan mengakui 20% saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh pemegang saham publik melalui Bursa Efek Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.
  • PT Vale dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya setelah Kontrak Karya berakhir sebanyak dua kali 10 tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan pemerintah. Persetujuan Pemerintah ini akan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban Perseroan yang tercantum dalam amandemen Kontrak Karya.

Pemerintah Indonesia dan PT Vale tandatangani amandemen Kontrak Karya