Meneguhkan Visi, Menjaring Usulan Melalui Rapat Koordinasi

Tentang Vale

19/09/2019

Meneguhkan Visi, Menjaring Usulan Melalui Rapat Koordinasi

<img src="/indonesia/BH/img/91919-2.jpg">Ada persepsi yang ditangkap masyarakat bahwa Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) berjalan lambat. Bahkan stagnan. Belum ada percepatan pembangunan maupun ...

Rakor yang memberi pemahaman mendalam seputar PKPM sekaligus mencari solusi terkait tantangan program.

Rakor PKPM yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Luwu Timur. Dalam Rakor, peserta dapat memberi masukan demi perbaikan program.
Rakor PKPM yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Luwu Timur. Dalam Rakor, peserta dapat memberi masukan demi perbaikan program.

Ada persepsi yang ditangkap masyarakat bahwa Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) berjalan lambat. Bahkan stagnan. Belum ada percepatan pembangunan maupun manfaat program yang dirasakan masyarakat. Masyarakat pun bertanya kepada Kepala Desa maupun perangkat PKPM. Namun jawaban yang memuaskan tidak didapat. Salah satu alasannya, informasi terkini seputar Program tidak didapat secara merata oleh masing-masing aparat desa.

Untuk memberi pemahaman pendalam terkait PKPM, diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Pertemuan Ontaeluwu, 13 Agustus 2019. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Koordinasi PKPM Kabupaten, Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam. Dihadiri oleh Ketua Forum Tiga Pilar Andi Baso Mappaware, Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Budiman, Kepala Bapelitbangda Muh. Abrinsyah, Direktur of External Relations & Corporate Affairs Gunawardana Vinyaman, Kepala OPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, pengurus BUMDes, serta anggota Sekretariat Kecamatan dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) selaku perangkat pelaksana Program PKPM.

Dalam Rakor, kembali ditegaskan bahwa PKPM merupakan program dengan visi jangka panjang, berkelanjutan, dan targetnya adalah mencapai kemandirian masyarakat. Wakil Bupati menjabarkan sekilas program, sepuluh kawasan perdesaan yang akan dikembangkan, berikut grand design yang sudah dirancang untuk tiap kawasan. “Setelah pertemuan ini, diharapkan aparat desa dan perangkat PKPM bisa menjelaskan program ini kepada masyarakat. Sehingga informasinya tersebar dan merata.” Irwan juga menyebutkan bahwa PKPM diharap bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap PT Vale. Ketika desa-desa mulai berdaya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) sebagai motornya, niscaya roda ekonomi akan berputar kencang, dengan atau tanpa kehadiran PT Vale.

Dua tahun pertama, 2018-2019, memang seperti tidak terasa. Kita masih dalam tahap membangun pondasi: menyiapkan dan menyelaraskan aturan, mengurus perizinan, merancang kegiatan, dan menguatkan kelembagaan. Fokus kita masih di kelembagaan, sembari paralel dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun,

Gunawardana Vinyaman_Direktur of External Relations & Corporate Affairs

Menanggapi PKPM yang terkesan jalan di tempat, Gunawardana menjelaskan bahwa persiapan program memerlukan waktu yang panjang. “Dua tahun pertama, 2018-2019, memang seperti tidak terasa. Kita masih dalam tahap membangun pondasi: menyiapkan dan menyelaraskan aturan, mengurus perizinan, merancang kegiatan, dan menguatkan kelembagaan. Fokus kita masih di kelembagaan, sembari paralel dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun,” kata Gunawardana.

Dia menambahkan, Program PKPM diyakini sebagai model terbaik yang dijalankan saat ini karena program tersebut sejalan dengan aturan dan visi Pemerintah Pusat. “Sehingga sinergi antara pusat dan daerah, bahkan pusat dan desa-desa, bisa terjalin dengan lebih baik dan lebih mudah,” kata Gunawardana. Keselarasan tersebut mulai tampak di kawasan Mahalona, Kecamatan Towuti. Melalui PKPM, wilayah tersebut akan dikembangkan sebagai Kawasan Pertanian Terpadu dan Perkebunan Lada. Di saat bersamaan, wilayah Mahalona masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di bidang pertanian. Tentunya keselarasan tersebut memberi keuntungan besar bagi kawasan, desa, dan bagi masyarakat.

Menjaring masukan, mencari solusi

Rakor tidak didominasi oleh paparan dari Tim Koordinasi PKPM Kabupaten maupun PT Vale. Audiens diberi kesempatan mengajukan pertanyaan sekaligus memberi usulan sehingga Program dapat berjalan lebih baik. Bahkan menyampaikan unek-unek juga diperbolehkan.

Berbagai masukan disampaikan. Mulai dari pelaksanaan Rakor yang sebaiknya diadakan secara rutin, mekanisme untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, Panduan Teknis Operasional (PTO) PKPM yang segera disebarluaskan, hingga usulan untuk mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pengurus BUMDes dan BUMADes tentang manajemen anggaran dan keuangan.

Beberapa solusi langsung diberikan. Misalnya rencana mengadakan Rakor di masing-masing kawasan sebagai tindak lanjut Rakor Tim Koordinasi PKPM Kabupaten dan soft copy dokumen PTO disampaikan hari itu juga.

PKPM dengan lima dimensi pengembangan kawasan (ekonomi, sosial, lingkungan, jaringan prasarana, dan kelembagaan) memang sebuah program yang kompleks. Roadmap pelaksanaan Program sudah disusun. Di 2018, dilakukan inisiasi melalui penguatan kelembagaan dalam wujud Bimtek. Tahun ini, dilakukan peningkatan kapasitas SDM, produksi olahan, akses pasar, dan akses permodalan. Tahun 2020 adalah saatnya penguatan kelembagaan ekonomi dan kerja sama investasi berkelanjutan. Di 2021, akan dilakukan akselerasi ekonomi menuju kemandirian dan pada 2022 kegiatan berpusat pada pemantapan kemandirian menuju daya saing dan penyiapan pasca-tambang.

Sebuah program yang memang perlu pondasi penyiapan yang kuat sebelum akselerasi pengembangan wilayah dilakukan. Di tahun ketiga dan seterusnya, diharapkan dampak nyata PKPM terhadap pengembangan kawasan mulai bisa dirasakan masyarakat. Untuk menuju ke sana, tentu saja diperlukan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.[]


Artikel ini dapat juga diakses pada Tabloid Verbeek edisi 35 pada link berikut.



Meneguhkan Visi, Menjaring Usulan Melalui Rapat Koordinasi