Mengejar Target Akreditasi PAUD 100% di 2019

Tentang Vale

06/12/2017

Mengejar Target Akreditasi PAUD 100% di 2019

<img src="/indonesia/BH/img/11818-4.jpg">Dimulai dengan kegiatan monitoring-evaluasi (Monev) pemetaan mutu PAUD pada April 2017. Sebagai tindak lanjut Monev, diadakan Lokakarya Penguatan Lembaga PAUD di Gedung Serbaguna Matano Player, Sorowako, ...

Penyelenggara PAUD diperkenalkan dengan instrumen akreditasi. Dengan demikian, segala kegiatan pengembangan atau peningkatan mutu PAUD bisa diarahkan ke pencapaian akreditasi.

Lokakarya Penguatan Lembaga PAUD
Dalam Lokakarya Penguatan Lembaga PAUD, BP PAUD Sulsel menyosialisasikan mekanisme dan prosedur akreditasi serta penyusunan dokumen akreditasi kepada para penyelenggara PAUD se-Luwu Timur. Lokakarya menghadirkan pemateri dari Balai Pengembangan PAUD & Pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa seluruh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia harus terakreditasi pada 2020. Tidak terkecuali di Kabupaten Luwu Timur. Bahkan Dinas Pendidikan Lutim menargetkan akreditasi PAUD 100% tercapai di 2019. Serangkaian kegiatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Luwu Timur, dan PT Vale melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM).

Dimulai dengan kegiatan monitoring-evaluasi (Monev) pemetaan mutu PAUD pada April 2017. Sebagai tindak lanjut Monev, diadakan Lokakarya Penguatan Lembaga PAUD di Gedung Serbaguna Matano Player, Sorowako, 10-13 Oktober 2017. Lokakarya diikuti oleh 235 guru, kepala sekolah, dan penyelenggara dari 135 PAUD se-Luwu Timur. Sebanyak 86 peserta berasal dari 61 PAUD di empat wilayah terdampak operasi PT Vale.

Kabid PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Dinas Pendidikan Luwu Timur Guntur Hafid saat membuka Lokakarya mengatakan, “Akreditasi penting untuk menilai kelayakan sebuah lembaga PAUD dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar.” Guntur mengapresiasi kontribusi PT Vale dalam meningkatkan mutu lembaga PAUD di Luwu Timur.

Sementara Senior Coordinator PTPM Livelihood La Ode Muh. Ichman berharap Lokakarya Penguatan PAUD dapat merumuskan rekomendasi peningkatan mutu layanan yang tidak melulu berkutat pada pembangunan atau pengembangan infrastruktur. “Sejak digulirkan Program Mitra Desa Mandiri di 2013, saat ini desa-desa di empat wilayah terdampak operasi PT Vale sudah seluruhnya memiliki PAUD. Ini sebuah capaian positif meskipun menurut hasil Monev masih banyak yang perlu dibenahi,” kata Ichman.

Mendalami 8 Standar Nasional Pendidikan

Penyusunan dokumen akreditasi mengacu pada instrumen akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF. Instrumen tersebut bertujuan membina satuan pendidikan agar memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketika SNP sudah terpenuhi, barulah lembaga PAUD bisa mengajukan akreditasi ke BAN PAUD dan PNF. Delapan Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dari hasil Monev pemetaan mutu yang dilakukan di 65 PAUD di Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Malili, didapatkan data bahwa baru 20% PAUD terakreditasi. “Tapi saya yakin Luwu Timur bisa menjadi “bayi ajaib” yang menyalip persentase akreditasi karena saya lihat potensi yang besar di Kabupaten ini. Ada kemitraan antara Pemerintah Daerah, IGTKI, dan PT Vale selaku pihak swasta untuk mengejar akreditasi PAUD,” kata Sainal Abidin, SH, MH, Sekretaris Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Sulawesi Selatan.

Salah satu dokumen penting dalam pengajuan akreditasi adalah izin operasional dan akta pendirian bangunan. “Pengurusan izin operasional tidak akan dipersulit. Ketika dokumen sudah lengkap tidak sampai satu minggu izin bisa dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan,” kata Guntur Hafid. Dari Monev pemetaan mutu PAUD disimpulkan bahwa 41% PAUD di empat kecamatan tidak memiliki izin operasional. Sementara untuk akta pendirian, tidak mutlak penyelenggara PAUD harus memiliki sertifikat kepemilikan bangunan dan lahan atau surat hibah. Akta bisa berupa bukti sewa, surat peminjaman lahan dan bangunan, atau dokumen pemanfaatan lahan yang disahkan oleh instansi terkait.

Lokakarya berjalan interaktif dan melibatkan banyak simulasi. Di setiap kesempatan, pemateri membuka sesi tanya-jawab yang dimanfaatkan dengan baik oleh peserta. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari kunjungan asesor untuk menilai lembaga PAUD hingga teknis penyusunan dokumen akreditasi. Para asesor menggarisbawahi bahwa akreditasi menyasar dua hal sebagai tolok ukur penilaian: tertib administrasi dalam pemenuhan delapan standar nasional dan implementasi standar tersebut dalam kegiatan belajar-mengajar.

Kemitraan sebagai kekuatan besar

Sainal menyosialisasikan mekanisme dan prosedur akreditasi serta penyusunan dokumen akreditasi. Sainal mengakui bahwa pelaksanaan akreditasi menemui sejumlah kendala, antara lain masih ada penyelenggara PAUD yang menganggap pengajuan akreditasi berbelit dan memerlukan banyak biaya, tidak paham cara pengurusan akreditasi, tidak ada yang memberi bimbingan dan pendampingan, serta masih menyepelekan pentingnya akreditasi.

Lokakarya menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari BP PAUD dan Dikmas Sulsel, DR. Hj. Herlina, MPd, asesor dari Badan Akreditasi PAUD PNF; Mareta Wahyuni, MPd dari Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta Karjono, MPd dari Dinasi Pendidikan Provinsi Lampungsekaligus pencipta aplikasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) PAUD yang digunakan secara nasional.

Selama empat hari, peserta mendalami delapan standar nasional sebagai prasyarat akreditasi, belajar menyusun dokumen akreditasi, mengenal instrument PKG, dan memelajari cara menyusun laporan PKG PAUD. Pendanaan Lokakarya bagi peserta dari wilayah terdampak operasi PT Vale didapat dari alokasi anggaran PTPM-Kemitraan Strategis sektor pendidikan. Sementara untuk tujuh kecamatan lain pendanaan dialokasikan oleh IGTKI Luwu Timur.[]

Persyaratan Umum Pengajuan Akreditasi PAUD

1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF Provinsi.

2. Memiliki Izin Penyelenggaraan/ Izin Operasional Pendidikan Nonformal (PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, UPT Perijinan, atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang.

3. Akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/ Institusi yang berwenang.

4. Program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 2 tahun.

5. Diprioritaskan bagi Lembaga yang memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional).

6. Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana).

Persyaratan Khusus Pengajuan Akreditasi PAUD

1. Jumlah peserta didik minimal 20 anak pada tahun ajaran terakhir.

2. Memiliki pendidik minimal berijazah S1 (untuk TK/RA/BA) dan SLTA (untuk KB, TPA, SPS).

3. Memiliki minimal 1 (satu) pendidik yang bersertifikat Diklat Dasar PAUD atau berijasah D-IV atau S1 dalam bidang PAUD dan Kependidikan lain atau Psikologi.



Artikel ini dapat juga diakses pada Tabloid Verbeek edisi 33 pada link berikut.

Baca juga


Mengejar Target Akreditasi PAUD 100% di 2019